Jakarta — Suasana penuh semangat kebangsaan mewarnai kegiatan Seminar Peringatan Hari Pahlawan yang digelar di Gedung Joang 45 Jakarta, Sabtu, 8 November 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan yang tahun ini diselenggarakan secara kolaboratif oleh berbagai organisasi pejuang dan kebangsaan. (10 November 2025)

Ketua Panitia, A. Rasyid Muhammad, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya acara yang melibatkan banyak pihak. Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan menjadi kunci utama suksesnya kegiatan tersebut.

“Budaya gotong royong bangsa kita sungguh luar biasa. Dengan kebersamaan, pekerjaan berat menjadi ringan. Pepatah lama mengatakan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” ujarnya.

Rasyid menambahkan, peringatan Hari Pahlawan tahun ini memiliki nuansa berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya kegiatan lebih banyak diisi dengan upacara dan napak tilas perjuangan, maka kali ini dikemas dalam bentuk seminar kebangsaan yang melibatkan unsur akademisi, organisasi pejuang, serta generasi muda.

Acara ini terselenggara atas kerja sama antara DHD BPK45 Provinsi DKI Jakarta, Dewan Harian Nasional 45 (DHN45), IPKI Pusat, PWP Pusat, DPW IPKI DKI Jakarta, DPW Wirawati Catur Panca DKI Jakarta, Museum Joang 45, dan Kerabat Pencinta Alam.

Momen Sakral Mengheningkan Cipta

Sebelum sesi seminar dimulai, acara diawali dengan momen sakral mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Prosesi khidmat tersebut dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Jan Pieter Ate, M.Bus., MA., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Seluruh peserta berdiri tegak dengan penuh hormat, menundukkan kepala dalam keheningan, mengenang pengorbanan para pejuang yang telah memberikan segalanya demi kemerdekaan Indonesia. Suasana Gedung Joang 45 seketika hening, menambah khidmat dan haru dalam peringatan Hari Pahlawan kali ini.

Nilai Kejuangan Harus Dihidupkan Kembali

Dalam sambutannya, Sekjen Dewan Harian Nasional 45 Brigjen TNI (Purn) Dr. Maksum Amin menekankan bahwa peringatan Hari Pahlawan bukan hanya mengenang jasa para pejuang, tetapi juga menjadi momentum untuk menanamkan kembali nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan bela negara di tengah arus perubahan global yang begitu cepat.

“Semangat para pahlawan terdahulu lahir dari tekad untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan tanpa pamrih. Kini perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan dengan kerja keras, inovasi, dan integritas,” ujar Maksum Amin.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan bangsa saat ini bukan lagi penjajahan fisik, melainkan persoalan moral, karakter, dan keadilan sosial.

“Kita belum bisa berkata telah merdeka sepenuhnya jika rakyat masih sulit mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang layak, jika kesenjangan sosial masih lebar, dan jika kejujuran belum menjadi budaya bangsa,” tegasnya.

Pesan dari Putra Pahlawan: Warisan Semangat Harus Diteruskan

Sementara itu, Ketua Pembina IPKI, Bambang Sulistomo, yang juga putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, memberikan pesan mendalam tentang pentingnya mewarisi semangat juang para pahlawan dalam kehidupan sehari-hari.

“Semangat kepahlawanan tidak boleh berhenti hanya sebagai simbol peringatan setiap 10 November. Kita harus meneladani para pahlawan dengan menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa. Perjuangan hari ini bukan lagi mengangkat senjata, tetapi menjaga moral dan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman,” ujarnya.

Arsip Sebagai Penjaga Memori Kolektif Bangsa

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Arsip Nasional RI, Dr. Mego Pinandito, M.Eng., menekankan peran penting arsip dalam menjaga memori perjuangan bangsa.

“Arsip bukan sekadar dokumen masa lalu, tetapi sumber pengetahuan dan identitas bangsa. Melalui pengelolaan arsip yang baik, kita dapat memahami perjalanan perjuangan para pahlawan dan menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Inilah bentuk nyata menjaga memori kolektif bangsa agar semangat perjuangan tidak hilang ditelan waktu,” tuturnya.

Gotong Royong untuk Indonesia Maju

Ketua Panitia A. Rasyid Muhammad menutup sambutannya dengan mengajak seluruh peserta untuk terus menghidupkan semangat kebangsaan dan melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan.

“Mari kita rawat nilai-nilai kejuangan dengan karya nyata bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Seminar berlangsung khidmat dan penuh semangat nasionalisme.

Hadir pula Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang turut memberikan dukungan moral terhadap upaya pelestarian nilai kejuangan dan penguatan semangat kebangsaan melalui media digital.***** kreatornews

IVOOX.id, Jakarta – Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Kaelan, M.S, memaparkan sejumlah inkonsistensi Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan 1999-2002.

Pemaparan itu disampaikan dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 bersama DPD RI, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu (17/9/2022).

Dijelaskan Prof Kaelan, dalam proses amandemen seharusnya secara sistematis dikaji sumber nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm, yang berdasar Pancasila.

Nilai-nilai dalam Staatsfundamentalnorm tersebut kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas, lalu selanjutnya ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Realitasnya pertimbangan amandemen hanya berdasarkan logika politik dan berbasis pada filsafat dan ideologi liberal.

“Karena hanya berdasar hal itu, dipastikan hasil dari proses amandemen itu akan menimbulkan inkonsistensi dan Inkoherensi kaidah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen,” kata Kaelan, dalam dialog bertema ‘Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945’.

Inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, lanjutnya, juga ditemukan pada Bentuk Negara Indonesia.

Jika mengacu Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan, bukan negara yang berdasarkan pada kontrak sosial, serta civil society sebagaimana banyak diteriakkan tatkala terjadinya proses reformasi.

“Selain itu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti tercantum dalam norma Pasal UUD hasil amandeman pada Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kenyataannya penjabaran dalam pasal-pasal lainnya tidak merupakan derivasi dari staatsfundamentalnorm dan Pasal 1 ayat (1) tersebut,” tutur dia.

“Pada pasal 18 tentang otonomi daerah, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, mereka mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Mereka juga punya DPD yang dipilih melalui Pemilu, tetapi tidak memiliki kekuasaan legislasi, pengawasan dan anggaran secara penuh,” bebernya.

Tentang DPD ini menurut Kaelan ada di dalam Pasal 22 C dan 22D, namun sepertinya menggunakan asas ideologi liberalisme-federalisme. DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan di Amerika Serikat yang terdiri dari Senat sebagai perwakilan negara bagian, dalam UUD 1945 dibentuk DPD, dan House of Representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR) dalam UUD 1945.

“Fakta itu menunjukkan bahwa sistem perwakilan dalam demokrasi sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen 2002, tidak konsisten dan tidak koheren dengan bentuk negara persatuan berdasarkan Sila ke 3 Pancasila,” ucap dia.

Jadi dalam penjabaran pada pasal-pasal UUD Negara Tahun 2002 hasil amandemen pada hakikatnya tidak konsisten di antara pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan bentuk negara Indonesia.

“Dalam kajian ketatanegara memang terdapat perbedaan secara diametrik antara negara kesatuan dengan negara federal sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Namun dalam realisasi penjabaran dalam UUD 2002 hasil Amandemen berdasarkan filsafat Liberalisme,” ujar dia lagi.

Prof Kaelan juga menyoroti kekuasaan MPR dalam UUD 1945 sebelum amandemen, rumusannya jelas bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan dilaksanakan oleh suatu lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Presiden kemudian dipilih oleh MPR sehingga presiden adalah mandataris MPR. Karena penjelmaan kekuasaan rakyat maka MPR menyusun program negara yang merupakan aspirasi kehendak rakyat dalam GBHN. Presiden yang menjalankannya karena hal itu merupakan amanat dari rakyat,” ucap dia lagi.

Mengenai keanggotaan MPR, kata Kaelan, dahulu diisi oleh DPR dan utusan daerah dan utusan golongan, yang merupakan representasi Negara Kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

“Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen kekuasaan MPR dihilangkan. Jadinya kekuasaan negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tidak jelas,” lanjutnya.

Kekuasaan dan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen, MPR hanya merupakan Joint Session yaitu hanya merupakan lembaga yang kosong kedaulatan atau kekuasaan. MPR tidak lebih hanya merupakan lembaga tinggi yang mewadahi anggota DPR dan anggota DPD.

“Setelah amandemen UUD 45 kedaulatan rakyat dalam MPR sebagai lembaga ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang grey area (abu-abu), tidak jelas fungsi dan kekuasaannya dalam tata negara Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Tamsil Linrung (Sulsel), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol.

Sedangkan dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 hadir Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN 45), Letjen TNI (Purn) Dr. H. Ramli Hasan Basri, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta, Laksma TNI (Purn) Dr. Asep Saepudin, S.Ag., S.H., M.H, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Irjen Dephan, Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan Wagub DKI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Ketua Panitia A Rasyid Muhammad dan pengurus DHD 45 se-Indonesia yang hadir secara online serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Hadir sebagai narasumber Wakil Presiden ke-6 periode 1993–1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DHN 45 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Kepala Staf TNI AD periode 2007-2009 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali.***