Jakarta (ANTARA) – Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkap perayaan Tapak Tilas Proklamasi dan Pameran temporer Tokoh Henk Ngantung yang digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, merupakan edukasi sejarah untuk generasi muda.

“Ini adalah bagian untuk edukasi kita selalu mengingatkan tentang perjuangan para pendiri bangsa kita, para proklamator dan para pendiri bangsa kita,” kata Menbud pada pembukaan acara tersebut, Sabtu.

Menurut Fadli, peringatan kemerdekaan tidak cukup dilakukan secara seremonial. Generasi muda harus diajak memahami makna peristiwa tersebut melalui kegiatan yang bersifat interaktif dan kontekstual.

“Ini cara kita menjaga memori kolektif, agar nilai perjuangan tidak hilang,” ujarnya.

Adapun kegiatan Tapak Tilas Proklamasi merupakan program unggulan utama serta tradisi tahunan Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang diselenggarakan setiap tahun pada tanggal 16 Agustus.

Prosesi ini untuk mengenang kembali memori penting detik-detik proklamasi dan menghidupkan semangat perjuangan serta nilai-nilai kepahlawanan tokoh-tokoh yang ikut andil saat kemerdekaan Indonesia di dalam pribadi masyarakat dan generasi muda merupakan tujuan utama kegiatan dilaksanakan.

Sementara pameran temporer “Tokoh Henk Ngantung, Seni dan Diplomasi di Rumah Bersejarah” yang dilaksanakan di Aula Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini menampilkan koleksi dan juga narasi yang berkaitan dengan ketokohan Henk Ngantung yang cukup berjasa dalam bidang seni dan diplomasi di era kemerdekaan Indonesia.

“Acara ini dilaksanakan oleh generasi muda kita, para siswa dari berbagai sekolah di Jakarta. Saya sangat bergembira sekali, bahwa apa yang telah diinisiasi sudah lama, melakukan Tapak Tilas perjalanan proklamasi, sampai hari ini masih dilanjutkan,” kata Menteri Fadli.

Kegiatan “Tapak Tilas Proklamasi” dimulai dengan berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat umum, salah satunya Komunitas Bermain.

Acara kemudian dilanjutkan penampilan Angklung Posyandu Lansia, Rampak Kendang oleh Sanggar Ayodya Pala serta sambutan Pembukaan Bulan Proklamasi yang disampaikan oleh Bapak Eddy Sjafuan dari Dewan Harian Nasional 45.

Rangkaian kegiatan ini melibatkan lebih dari 1.000 partisipan yang menunjukkan semangat kebersamaan dan kesadaran akan pentingnya menjaga memori sejarah bangsa.

Acara puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah “Pawai Tapak Tilas Proklamasi”, dimana para peserta akan berjalan bersama dari titik awal di Museum Joang 45, kemudian bergabung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi dan akhirnya menuju titik akhir di Tugu Proklamasi.

Pawai ini adalah bentuk penghormatan terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan proklamasi kemerdekaan.***** AntaraNews

KERABAT PECINTA ALAM (KPA) PERINGATI TAHUN EMAS DENGAN SEMANGAT KEJUANGAN DAN CINTA ALAM

Dalam suasana penuh kekeluargaan dan semangat kebangsaan, Kerabat Pencinta Alam (KPA) yang berada di bawah naungan Dewan Harian Nasional ’45, memperingati Hari Jadi ke-50 tahun dengan menggelar rangkaian kegiatan bertema Tahun Emas 2025.

Momen bersejarah ini diawali dengan acara Pemotongan Tumpeng dan Halal Bihalal yang digelar pada hari ini (26/04) di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.

Acara ini dihadiri oleh para Kerabat KPA lintas generasi, dari periode 1975 hingga 2025, serta para undangan kehormatan yang selama ini setia mendukung perjuangan dan aktivitas Kerabat Pencinta Alam.

Kegiatan berlangsung hangat, diwarnai uluran tangan sesama kerabat yang bahu membahu mempersiapkan program-program spektakuler sepanjang Tahun Emas ini.

Beberapa agenda besar yang akan mewarnai Tahun Emas 2025 antara lain: Festival Gunung Dempo, Pencanangan Tetengger di beberapa lokasi bersejarah, Napak Tilas Bung Karno, Kemah Bersama Kerabat, hingga Penerbitan Buku Perjalanan Camino – sebuah catatan perjalanan penuh nilai juang dan kecintaan terhadap tanah air.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Harian Nasional ’45, Letjen (Purn.) Dr. H. Ramli Hasan Basri, menyatakan komitmen penuh untuk terus mengayomi Kerabat KPA.

“DHN ’45 akan terus mengayomi Kerabat KPA yang selama ini aktif mengangkat nilai-nilai kejuangan dan kesatuan bangsa lewat berbagai aktivitas yang mereka lakukan sambil mencintai alam sekitarnya.”

“Mereka pun tetap waspada terhadap fenomena tantangan alam yang kita hadapi akhir-akhir ini,” ujar beliau dengan penuh semangat.

Sementara itu, Ketua Umum Kerabat KPA, Ibu Evayanthi Wardhana, menegaskan peran penting KPA dalam merawat bumi dan jiwa bangsa:

“Misi Kerabat KPA adalah berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup Indonesia, memelihara dan mengembangkan semangat juang bangsa, serta mendukung tanggap darurat jika terjadi bencana di dalam negeri.”

Tak hanya berhenti pada kegiatan lapangan, Kerabat KPA juga beradaptasi dengan kemajuan era digital. Pada kesempatan ini, KPA meluncurkan wajah baru website resminya, www.kerabatpecintaalam.or.id, sebagai upaya mempererat komunikasi dengan para anggota dan masyarakat luas.

Kehadiran website ini melengkapi eksistensi akun media sosial KPA di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube melalui akun: @Kerabat_KPA_Official.

Sebagai komunitas, Kerabat Pencinta Alam telah menjadi lebih dari sekadar perkumpulan pencinta alam.

Mereka adalah saudara seperjuangan yang bersama-sama menaklukkan medan, membangun persahabatan abadi, serta bergotong-royong dengan masyarakat lokal untuk tujuan bersama: menjaga alam Indonesia, merawat jiwa bangsa, dan membangun masa depan yang lebih lestari.

Selamat Tahun Emas, Kerabat KPA!
Semangat juangmu adalah napas alam, dan persaudaraanmu adalah kekuatan bangsa.*** hariankami.com

Jakarta, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (Angkatan 45) Provinsi DKI Jakarta mengadakan Orientasi Keorganisasian dan Kepemimpinan, Sabtu 20/7/2024).Acara tersebut diikuti 120 peserta terdiri dari pengurus Dewan Harian Daerah 45 (DHD45) DKI Jakarta, Dewan Harian Cabang 45 (DHC45 Tingkat Kotamadya se DKI Jakarta), Dewan Harian Ranting (DHR45) se Jakarta, Koperasi Konsumen Kejuangan 45, Lembaga Bantuan Hukum Kejuangan 45 dan Purna Paskibra Gedung Juang45.

Nara sumber dalam acara yang dipandu oleh A.Rasyid Muhammad (Ketua I DHD45 DKI Jakarta) tersebut terdiri dari Laksamana Pertama TNI (Purn) Asep Saepudin (Ketua Umum DHD45 DKI Jakarta), Elizeir (mewakili Kepala Kesbangpol Pemprov DKI Jakarta), Eddy Sjafuan (Wakil Sekjen I DHN 45) dan Raden Hazairin (Wakil Sekjn II DHN45).

Ketua Panitia Orientasi, Imam Supradja mengatakan, acara orientasi ini sebagai bentuk penambahan ilmu tentang keorganisasian bagi yang baru bergabung dalam kepengurusan di semua tingkat dan penambahan wawasan bagi yang sudah lama bergabung dalam organisasi. ‘’Melalui orientasi ini juga akan terjalin silaturahmi dan mempererat persaudaraan diantara para pengurus,’’ kata Imam.

Ketua Umum DHD45 DKI Jakarta Laksamana Pertama TNI (Purn) Asep Saepudin dalam membuka acara orientasi mengatakan bahwa acara semacam ini penting mengingat tidak semua pengurus yang tergabung dalam organisasi Angkatan 45 paham tentang organisasi dan paham tentang kepemimpinan. ‘’Organisasi ini sudah puluhan tahun berdiri tetapi masih banyak teman-teman pengurus yang tidak mengerti tentang organisasi dan kepemimpinan,’’ tambahnya.

Wakil Sekjen I Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN45) Eddy Sjafuan mengingatkan kepada semua jajaran pengurus di semua tingkatan untuk taat azas organisasi yaitu AD dan ART organisasi. ‘’Kalau ada diantara pengurus yang tidak mau mengikuti aturan organisasi dan membuat aturan sendiri lebih baik keluar dan tinggalkan organisasi ini,’’ tegas Eddy. Ia menambahkan kalau mau bergabung dalam organisasi ini jangan menggunakan organisasi untuk kepentingan politik atau memiliki target untuk jadi pejabat atau anggota DPR,’’ tambah Eddy.*** majalahteras.com

Disaksikan Taufiq Ismail n Joserizal Manua menerima mesin tik penyair Slamet Sukirnanto dr putranya Dr Fadjar Sidik. Mesin tik ini menjadi koleksi Rumah Puisi Taufiq Ismail n Museum Sastra Indonesia. Sy pernah 3 tahun kerja bersama alm Slamet Sukirnanto di DHN 45 Menteng Raya 31.*** X.com

Prosesi pelantikan kepengurusan DHD 45 Kalsel yang diketuai Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor.

KALSEL- Ketua I Dewan Harian Nasional Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN 45) Letjend (Purn) Saiful Rizal, melantik Kepengurusan Dewan Harian Daerah Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) masa Bhakti 2023 – 2028, Rabu (24/5/2023) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Prosesi pelantikan kepengurusan DHD 45 Kalsel yang diketuai Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin dan penyerahan bendera pataka ini disaksikan juga pengurus tingkat kecamatan dan anggota Forkopimda lainnya.

Paman Birin dalam sambutannya mengatakan, jabatan adalah amanah yang harus dilaksanakan dan jabatan juga sebagai titipan yang harus dijaga.

Disebutkannya, DHD adalah lembaga keberlanjutan dari sebuah perjuangan perjalanan bangsa ini yang telah dijajah para kolonial selama ratusan tahun. Bahkan sekarang masih ada pihak yang ingin merebut kemerdekaan yang dimiliki bangsa Indonesia sekarang.

“Harus ada nilai nilai-nilai yang harus diwaris, yakni semangat pejuang bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua I DHN 45 Letjend (Purn) Saiful Rizal menyebutkan, sejarah mencatat, masyarakat di Provinsi Kalsel ini adalah masyarakat legaliter yang tidak pernah tunduk dengan penjajah.

Serangan pejuang kemerdekaan tua dan muda dengan gigih melawan penjajah Belanda.

Saat itu musuh sangat jelas yakni penjajah Belanda. Namun saat ini pun masih ada ancaman penjajah atau musuh.

“Kita senantiasa mendukung pemerintah, terutama dalam hal menegakan kedaulatan rakyat,” tukasnya. (wasaka.kalselprov.go.id/ar) Mei 24, 2023

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs H Achmad Fikry, juga menerima penghargaan dari Sekjen Dewan Harian Nasional (DHN) 45, Brigjen TNI (Purn) Dr H Ma’sum Amin, Selasa (27/12/2022).

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN – Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs H Achmad Fikry, menerima piagam penghargaan dan Medali Kejuangan 9 Windu Kemerdekaan Republik Indonesia dari Dewan Harian Nasional (DHN) 45.

Piagam dan medali ini diterima sebagai bentuk penghargaan atas peran serta dan pengabdian dalam upaya melestarikan dan membudayakan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 45 sebagai nilai-nilai kejuangan Bangsa Indonesia.

Piagam dan medali ini diserahkan dan disematkan Sekjen DHN 45, Brigjen TNI (Purn) Dr H Ma’sum Amin, kepada Bupati HSS H Achmad Fikry di ruang kerja Bupati, Selasa (27/12/2022).

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs H Achmad Fikry, bersama rombongan Dewan Harian Nasional (DHN) 45, Selasa (27/12/2022).

Disampaikan H Ma’sum Amin, penghargaan itu diberikan kepada insan yang berjuang dan memiliki semangat nilai-nilai 45 untuk membangun negeri khususnya di Kalimantan Selatan.

Ia berharap, peran serta dan pengabdian dalam upaya melestarikan semangat perjuangan dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia dapat terus dipertahankan untuk masa depan bangsa.

Sementara itu, Bupati HSS H Achmad Fikry mengucapkan,cterima kasih kepada Dewan Harian Nasional (DHN) 45 atas penghargaan yang diterima.

Dirinya menyatakan akan terus berupaya melaksanakan amanah yang diberikan untuk melestarikan dan membudayakan jiwa semangat dan nilai-nilai kejuangan 45. (AOL/*)

Kandangan, KP – Dewan Harian Nasional (DHN) 45 memberikan penghargaan kepada Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad, yang mampu menjabarkan nilai-nilai kejuangan 45 dalam bentuk kegiatan secara terus-menerus dan berkelanjutan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi penerus di wilayahnya.

Penghargaan diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, saat acara Musyawarah Daerah ke-XII Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Provinsi Kalsel, Senin (26/12/2022) di Hotel Best Western, Banjarmasin.

Syamsuri Arsyad yang juga merupakan Ketua Dewan Harian Cabang (DHC) 45 HSS, ikut berhadir dalam Musda tersebut.

Penghargaan yang diterima Syamsuri Arsyad berupa piagam dan medali kejuangan 9 Windu Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), atas peran serta dan pengabdian dalam upaya melestarikan dan membudayakan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan 45.

Wabup HSS Syamsuri Arsyad mengatakan, capaian atau apresiasi dari DHD dan DHN tersebut merupakan hasil jerih payah dari semua kalangan.

“Tentu ini adalah setitik nilai yang kita berikan, jauh dari apa yang telah dilakukan oleh pejuang. Oleh karena itu kita akan terus berjuang,” tuturnya.

Penghargaan tersebut ucap Syamsuri Arsyad, akan menjadi motivasi bagi pihaknya secara pribadi dan kepengurusan DHC, untuk terus berbuat menjadi lebih baik, terutama dalam hal pewarisan nilai-nilai perjuangan. (tor/K-6) kalimantanpost.com

kalselpos.com – Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Syamsuri Arsyad menerima Piagam Penghargaan dan Medali Kejuangan 9 Windu Kemerdekaan Republik Indonesia dari Dewan Harian Nasional (DHN) 45 Pusat.

Medali kejuangan dari Dewan Harian Nasional (DHN) 45 disematkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor Kepada Wabup HSS Syamsuri Arsyad, di acara Musyawarah Daerah (Musda) ke-XII Dewan Harian Daerah (DHD) Kalsel, Senin (26/12),Banjarmasin di Hotel Best Western, Banjarmasin.

Penghargaan dan lencana diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap peran Wabup HSS Syamsuri Arsyad, dalam upayanya melestarikan dan membudayakan jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia di banua.

Wabup HSS Syamsuri Arsyad, mengatakan menyampaikan capaian atau apresiasi dari DHD dan DHN merupakan hasil jerih payah dari semua kalangan.

Menurut Wabup, penghargaan ini adalah setitik nilai yang berikan, namun jauh dari apa yang telah dilakukan oleh pejuang.

“Ke depan, kami akan terus berjuang dan menjadi motivasi bagi pengurus DHC 45 untuk terus berbuat menjadi lebih baik, terutama dalam hal pewarisan nilai-nilai pejuang,” ujar Wabup Syamsuri Arsyad. (27 Desember 2022, Penulis: Sofan, Editor: wandi, kalselpos.com)

TIMES SURABAYA, SURABAYA – Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerima Medali Kejuangan 9 Windu Kemerdekaan RI di Gedung Juang 45 Surabaya, Jumat (2/12/2022). Medali tersebut diserahkan langsung oleh Ketua II Dewan Harian Nasional (DHN) 45 Irjen Pol (Purn) Drs Edison Jammer Haloho.

Gubernur Khofifah menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi tersebut.

“Penyerahan pin dan piagam ini tentu menjadi bagian pendorong dan penguat harus terus bisa gerak cepat bagaimana mem-breakdown gerakan nasional kejuangan, gerakan nasional kebangsaan yang itu menjadi nilai DHD 45 dan BPK (Badan Pembudayaan Kejuangan) 45,” ungkap Gubernur Khofifah.

Gubernur Khofifah juga mengusulkan agar DHD 45 Jatim melakukan MoU dengan PGRI Jatim dan Dinas Pendidikan serta Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jatim supaya proses gerakan tersebut bisa lebih komprehensif secara sistemik, terstruktur dan terukur.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga mengucapkan selamat atas peresmian rehabilitasi Gedung Juang 45 yang berlokasi di Jalan Mayjend Sungkono Surabaya.

Menurut Gubernur Khofifah, keberadaan gedung ini merupakan penguat nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan.

“Ini adalah bagian dari penguat perjuangan kita semua. Bahwa ini adalah Kota Pahlawan, Bumi Majapahit dan di sini persemaian dari nilai-nilai kejuangan, kepahlawanan dan kebangsaan memang harus kita pupuk dan kita semai bersama,” ucap Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Irjen Pol (Purn) Drs Edison Jammer Haloho menilai perjuangan Gubernur Khofifah dalam menjalankan tugas terhadap negara khususnya memimpin Pemerintah Provinsi Jatim berjalan dengan sangat baik. Khofifah juga sangat peduli terhadap masa depan generasi penerus bangsa.

“Pemberian medali ini atas dasar kepedulian Ibu Khofifah terhadap masa depan anak-anak muda di Jatim,” ucapnya.

Edison berharap agar Jatim dapat menumbuhkan bibit-bibit pejuang 45. Karena angkatan 45 bukan hanya mereka yang berjuang pada tahun 1945 saja. Namun termasuk para pejuang yang mengawal Bangsa Indonesia menuju proklamasi kemerdekaan dan generasi berikutnya.

“Generasi muda sebagai penerus perjuangan tersebut juga disebut angkatan 45. Saya minta supaya Jatim memulai mencari bibit-bibit baru pejuang-pejuang angkatan 45,” kata Edison.

Tugas pejuang 45 masa kini bukan mengangkat senjata melawan musuh di medan peperangan. Namun melawan musuh yang dapat merusak moral bangsa seperti peredaran narkoba di kalangan remaja.

Ia mengulas sejarah bahwa Jatim sendiri telah melahirkan barisan Tentara Pelajar. Edison berharap Kota Surabaya dapat memulai lahirnya pejuang-pejuang pelajar mulai saat ini. Bahkan pejuang dalam perang 10 November 1945 ada yang masih berusia 17 tahun.

“Maka, apakah tidak mungkin anak-anak sekarang, generasi milenial kita jadikan sebagai pejuang-pejuang untuk melawan musuh-musuh negara sekarang ini,” ucap Edison usai menyerahkan medali kepada Gubernur Khofifah. (*)

IVOOX.id, Jakarta – Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Kaelan, M.S, memaparkan sejumlah inkonsistensi Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan 1999-2002.

Pemaparan itu disampaikan dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 bersama DPD RI, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu (17/9/2022).

Dijelaskan Prof Kaelan, dalam proses amandemen seharusnya secara sistematis dikaji sumber nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm, yang berdasar Pancasila.

Nilai-nilai dalam Staatsfundamentalnorm tersebut kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas, lalu selanjutnya ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Realitasnya pertimbangan amandemen hanya berdasarkan logika politik dan berbasis pada filsafat dan ideologi liberal.

“Karena hanya berdasar hal itu, dipastikan hasil dari proses amandemen itu akan menimbulkan inkonsistensi dan Inkoherensi kaidah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen,” kata Kaelan, dalam dialog bertema ‘Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945’.

Inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, lanjutnya, juga ditemukan pada Bentuk Negara Indonesia.

Jika mengacu Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan, bukan negara yang berdasarkan pada kontrak sosial, serta civil society sebagaimana banyak diteriakkan tatkala terjadinya proses reformasi.

“Selain itu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti tercantum dalam norma Pasal UUD hasil amandeman pada Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kenyataannya penjabaran dalam pasal-pasal lainnya tidak merupakan derivasi dari staatsfundamentalnorm dan Pasal 1 ayat (1) tersebut,” tutur dia.

“Pada pasal 18 tentang otonomi daerah, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, mereka mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Mereka juga punya DPD yang dipilih melalui Pemilu, tetapi tidak memiliki kekuasaan legislasi, pengawasan dan anggaran secara penuh,” bebernya.

Tentang DPD ini menurut Kaelan ada di dalam Pasal 22 C dan 22D, namun sepertinya menggunakan asas ideologi liberalisme-federalisme. DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan di Amerika Serikat yang terdiri dari Senat sebagai perwakilan negara bagian, dalam UUD 1945 dibentuk DPD, dan House of Representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR) dalam UUD 1945.

“Fakta itu menunjukkan bahwa sistem perwakilan dalam demokrasi sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen 2002, tidak konsisten dan tidak koheren dengan bentuk negara persatuan berdasarkan Sila ke 3 Pancasila,” ucap dia.

Jadi dalam penjabaran pada pasal-pasal UUD Negara Tahun 2002 hasil amandemen pada hakikatnya tidak konsisten di antara pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan bentuk negara Indonesia.

“Dalam kajian ketatanegara memang terdapat perbedaan secara diametrik antara negara kesatuan dengan negara federal sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Namun dalam realisasi penjabaran dalam UUD 2002 hasil Amandemen berdasarkan filsafat Liberalisme,” ujar dia lagi.

Prof Kaelan juga menyoroti kekuasaan MPR dalam UUD 1945 sebelum amandemen, rumusannya jelas bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan dilaksanakan oleh suatu lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Presiden kemudian dipilih oleh MPR sehingga presiden adalah mandataris MPR. Karena penjelmaan kekuasaan rakyat maka MPR menyusun program negara yang merupakan aspirasi kehendak rakyat dalam GBHN. Presiden yang menjalankannya karena hal itu merupakan amanat dari rakyat,” ucap dia lagi.

Mengenai keanggotaan MPR, kata Kaelan, dahulu diisi oleh DPR dan utusan daerah dan utusan golongan, yang merupakan representasi Negara Kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

“Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen kekuasaan MPR dihilangkan. Jadinya kekuasaan negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tidak jelas,” lanjutnya.

Kekuasaan dan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen, MPR hanya merupakan Joint Session yaitu hanya merupakan lembaga yang kosong kedaulatan atau kekuasaan. MPR tidak lebih hanya merupakan lembaga tinggi yang mewadahi anggota DPR dan anggota DPD.

“Setelah amandemen UUD 45 kedaulatan rakyat dalam MPR sebagai lembaga ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang grey area (abu-abu), tidak jelas fungsi dan kekuasaannya dalam tata negara Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Tamsil Linrung (Sulsel), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol.

Sedangkan dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 hadir Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN 45), Letjen TNI (Purn) Dr. H. Ramli Hasan Basri, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta, Laksma TNI (Purn) Dr. Asep Saepudin, S.Ag., S.H., M.H, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Irjen Dephan, Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan Wagub DKI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Ketua Panitia A Rasyid Muhammad dan pengurus DHD 45 se-Indonesia yang hadir secara online serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Hadir sebagai narasumber Wakil Presiden ke-6 periode 1993–1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DHN 45 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Kepala Staf TNI AD periode 2007-2009 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali.***