Presiden Prabowo Subianto (kiri) memimpin upacara militer pemakaman Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata di Jakarta, Senin (2/3/2026). ANTARA/Galih Pradipta.

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara (irup) untuk memimpin langsung upacara militer pemakaman Wakil Presiden (Wapres) Ke-6 Try Sutrisno di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama (TMP) Kalibata, Jakarta, Senin siang.

Di mimbar dekat liang lahat, Presiden Prabowo, yang mengenakan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan kopiah hitamnya, mengawali prosesi upacara dengan menerima laporan dari komandan upacara, yaitu Kolonel Inf. Benny Angga.

“Laksanakan!” kata Presiden Prabowo kepada komandan upacara.

Upacara pemakaman Try Sutrisno yang digelar secara militer itu pun dilanjutkan dengan pembacaan riwayat hidup singkat almarhum, termasuk mengenai riwayat pengabdian almarhum di militer, dan sejumlah bintang jasa, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang diterima oleh Try Sutrisno sepanjang hidupnya.

Tidak hanya dari dalam negeri, penghargaan dan tanda jasa yang diterima oleh Try Sutrisno juga banyak yang berasal dari luar negeri.

Selepas pembacaan riwayat hidup singkat, Presiden Prabowo selaku inspektur upacara lanjut membacakan apel persada:

“Saya Presiden Republik Indonesia, atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia, dengan ini mempersembahkan ke persada ibu pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama: Try Sutrisno; Jabatan: Wakil Presiden Republik Indonesia Ke-6 Periode Tahun 1993-1998, Panglima ABRI Periode 1988-1993. Putra dari Bapak Subandi, almarhum, yang telah meninggal dunia demi kepentingan serta keluhuran negara dan bangsa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2026, pukul 06.58 WIB di Jakarta.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri teladan bagi kita semua, dan arwahnya mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Besar. Jakarta, 2 Maret 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto”.

Prosesi selanjutnya, pasukan diperintahkan pasang sangkur dan peti jenazah dipersiapkan untuk turun ke liang lahat. Selepas itu, prosesi penghormatan dilakukan diiringi dengan alunan musik dan penembakan senjata.

Kemudian, bendera Merah Putih pun dibentangkan di atas liang lahat Try Sutrisno. Sejumlah pimpinan TNI, salah satunya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak turut memegang salah satu ujung bendera yang membentang di atas liang lahat.

Tidak lama kemudian, saat prosesi upacara masih berlangsung, hujan deras turun di TMP Kalibata.

Kemudian jenazah pun dimakamkan dan keluarga diberikan kesempatan pertama untuk penaburan bunga.

Prosesi selanjutnya, Presiden Prabowo selaku inspektur upacara melakukan penimbunan liang lahat secara simbolik dengan menyerokan satu sekop tanah. Selepas itu, setelah liang lahat ditimbun tanah, dan nisan dipasang di makam.

Di dekat makam, Presiden Prabowo menyaksikan penimbunan liang lahat didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian tiga kepala staf TNI, yaitu KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan ada pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.

Sementara itu di sisi seberang liang lahat, selain keluarga, ada juga sejumlah tokoh, di antaranya seperti Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-11 Boediono, dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo kemudian meletakkan karangan bunga atas nama negara di atas makam Try Sutrisno. Presiden pun memberikan salam hormat terakhirnya kepada Try Sutrisno. Peletakan karangan bunga kemudian dilakukan oleh perwakilan keluarga.

Prosesi upacara pun dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Upacara kemudian ditutup dengan pemberian penghormatan terakhir oleh seluruh peserta upacara, yang diiringi oleh alunan musik dari satuan musik TNI.

Usai menutup upacara, Presiden Prabowo menyerahkan bendera Merah Putih dan naskah apel persada kepada keluarga almarhum.

Try Sutrisno, yang menjabat sebagai Wapres Ke-6 pada masa pemerintahan Presiden Ke-2 Soeharto, meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, Senin pagi. Almarhum wafat pada usia 90 tahun.

© ANTARA 2026, Pewarta: Genta Tenri Mawangi, Uploader : Ariyadi

Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno

TVRINews-Jakarta: Mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden periode 1993-1998 tersebut wafat di usia 90 tahun di RSPAD Gatot Soebroto.

Indonesia berduka atas berpulangnya Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Tokoh militer berpengaruh tersebut mengembuskan napas terakhir pada Senin 2 Maret 2026  pukul 06.58 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga, yang menyatakan bahwa almarhum meninggal dunia karena faktor usia.

Berdasarkan keterangan resmi, jenazah akan disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, setelah menjalani prosesi pemulasaraan di rumah sakit.

“Kami memohon doa agar amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga memohon maaf atas segala kekhilafan beliau semasa hidup,” ujar perwakilan keluarga dalam pernyataan tertulisnya.

Profil dan Jejak Karier

Mantan Panglima ABRI dan Wakil Presiden periode 1993-1998 tersebut wafat di usia 90 tahun di RSPAD Gatot Soebroto.

Indonesia berduka atas berpulangnya Wakil Presiden keenam Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno. Tokoh militer berpengaruh tersebut mengembuskan napas terakhir pada Senin 2 Maret 2026  pukul 06.58 WIB di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta.

Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh pihak keluarga, yang menyatakan bahwa almarhum meninggal dunia karena faktor usia.

Berdasarkan keterangan resmi, jenazah akan disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, setelah menjalani prosesi pemulasaraan di rumah sakit.

“Kami memohon doa agar amal ibadah almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kami juga memohon maaf atas segala kekhilafan beliau semasa hidup,” ujar perwakilan keluarga dalam pernyataan tertulisnya.

Profil dan Jejak Karier

Foto: Wikipedia

IVOOX.id, Jakarta – Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Kaelan, M.S, memaparkan sejumlah inkonsistensi Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan 1999-2002.

Pemaparan itu disampaikan dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 bersama DPD RI, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Sabtu (17/9/2022).

Dijelaskan Prof Kaelan, dalam proses amandemen seharusnya secara sistematis dikaji sumber nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai Staatsfundamentalnorm, yang berdasar Pancasila.

Nilai-nilai dalam Staatsfundamentalnorm tersebut kemudian dijabarkan ke dalam asas-asas, lalu selanjutnya ke dalam pasal-pasal UUD 1945. Realitasnya pertimbangan amandemen hanya berdasarkan logika politik dan berbasis pada filsafat dan ideologi liberal.

“Karena hanya berdasar hal itu, dipastikan hasil dari proses amandemen itu akan menimbulkan inkonsistensi dan Inkoherensi kaidah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen,” kata Kaelan, dalam dialog bertema ‘Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945’.

Inkonsistensi dan inkoherensi dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002, lanjutnya, juga ditemukan pada Bentuk Negara Indonesia.

Jika mengacu Pembukaan UUD 1945 sebagai staatsfundamentalnorm, negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan, bukan negara yang berdasarkan pada kontrak sosial, serta civil society sebagaimana banyak diteriakkan tatkala terjadinya proses reformasi.

“Selain itu bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Seperti tercantum dalam norma Pasal UUD hasil amandeman pada Pasal 1 ayat (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Kenyataannya penjabaran dalam pasal-pasal lainnya tidak merupakan derivasi dari staatsfundamentalnorm dan Pasal 1 ayat (1) tersebut,” tutur dia.

“Pada pasal 18 tentang otonomi daerah, dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, mereka mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Mereka juga punya DPD yang dipilih melalui Pemilu, tetapi tidak memiliki kekuasaan legislasi, pengawasan dan anggaran secara penuh,” bebernya.

Tentang DPD ini menurut Kaelan ada di dalam Pasal 22 C dan 22D, namun sepertinya menggunakan asas ideologi liberalisme-federalisme. DPD dan DPR digambarkan serupa dengan sistem perwakilan di Amerika Serikat yang terdiri dari Senat sebagai perwakilan negara bagian, dalam UUD 1945 dibentuk DPD, dan House of Representatives sebagai perwakilan seluruh rakyat (DPR) dalam UUD 1945.

“Fakta itu menunjukkan bahwa sistem perwakilan dalam demokrasi sebagaimana dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen 2002, tidak konsisten dan tidak koheren dengan bentuk negara persatuan berdasarkan Sila ke 3 Pancasila,” ucap dia.

Jadi dalam penjabaran pada pasal-pasal UUD Negara Tahun 2002 hasil amandemen pada hakikatnya tidak konsisten di antara pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan bentuk negara Indonesia.

“Dalam kajian ketatanegara memang terdapat perbedaan secara diametrik antara negara kesatuan dengan negara federal sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat. Namun dalam realisasi penjabaran dalam UUD 2002 hasil Amandemen berdasarkan filsafat Liberalisme,” ujar dia lagi.

Prof Kaelan juga menyoroti kekuasaan MPR dalam UUD 1945 sebelum amandemen, rumusannya jelas bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan dilaksanakan oleh suatu lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat.

“Presiden kemudian dipilih oleh MPR sehingga presiden adalah mandataris MPR. Karena penjelmaan kekuasaan rakyat maka MPR menyusun program negara yang merupakan aspirasi kehendak rakyat dalam GBHN. Presiden yang menjalankannya karena hal itu merupakan amanat dari rakyat,” ucap dia lagi.

Mengenai keanggotaan MPR, kata Kaelan, dahulu diisi oleh DPR dan utusan daerah dan utusan golongan, yang merupakan representasi Negara Kebangsaan Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

“Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen kekuasaan MPR dihilangkan. Jadinya kekuasaan negara sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat tidak jelas,” lanjutnya.

Kekuasaan dan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar hasil amandemen, MPR hanya merupakan Joint Session yaitu hanya merupakan lembaga yang kosong kedaulatan atau kekuasaan. MPR tidak lebih hanya merupakan lembaga tinggi yang mewadahi anggota DPR dan anggota DPD.

“Setelah amandemen UUD 45 kedaulatan rakyat dalam MPR sebagai lembaga ketatanegaraan Indonesia memiliki posisi yang grey area (abu-abu), tidak jelas fungsi dan kekuasaannya dalam tata negara Indonesia,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Tamsil Linrung (Sulsel), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol.

Sedangkan dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 hadir Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN 45), Letjen TNI (Purn) Dr. H. Ramli Hasan Basri, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta, Laksma TNI (Purn) Dr. Asep Saepudin, S.Ag., S.H., M.H, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Irjen Dephan, Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan Wagub DKI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Ketua Panitia A Rasyid Muhammad dan pengurus DHD 45 se-Indonesia yang hadir secara online serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Hadir sebagai narasumber Wakil Presiden ke-6 periode 1993–1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DHN 45 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Kepala Staf TNI AD periode 2007-2009 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo dan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali.***

JAKARTA – Dewan Harian Daerah Angkatan 45 (DHD 45) bekerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar pertemuan Dialog Nasional Kebangsaan dengan tema, “Kaji Ulang UUD 45 Amandemen Dikembalikan ke UUD 45 Asli, yang dilaksanakan diruang rapat Nusantara V, digedung DPD RI/MPR RI Senayan Jakarta, Sabtu (17/9/2022).

“Ucapan terima kasih kepada semuanya, kami ucapkan selaku Ketua Umum penyelenggara acara Dialog Nasional Kebangsaan ini, yang telah hadir berpartisipasi dan prihatin bersama kami, guna mengkaji ulang UUD 45 yang sudah diamandemen sebanyak empak (4) kali, sudah berubah total,” kata Laksamana Pertama TNI (Purn) Asep Saepudin, selaku Ketua Umum DHD 45 DKI Jakarta dalam sambutannya.

Disaat yang sama, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno (mantan Wakil Presiden RI) selaku Dewan Kehormatan DHN 45 dan selaku narasumber dalam acara tersebut mengingatkan dan mendorong lembaga pengkajian di MPR RI untuk mengkaji dan meluruskan kembali UUD 45 dengan dilaksanakan amandemen / kaji ulang dikarenakan amandemen UUD 45 ada campur tangan asing yang sangat berperan. Amandemen UUD 1945 sudah tidak sesuai falsafah Pancasila.

Sementara Ketua DPD RI, Ir. H. La Nyala Mahmud Mattalitti, selaku narasumber dalam paparannya berharap ada gerakan nyata lebih luas merangkul semua elemen masyarakat Indonesia untuk membuat Konsesus Nasional. Kewenangan DPD tidak lagi punya peran didalam sistem pemerintahan hanya sebagai pelengkap semua dikendalikan oleh DPR sebagai perwakilan partai politik.

Disesi Penanggap, Prof. Dr. Kaelani, Guru Besar UGM Yogyakarta, memaparkan bahwa Pemberlakuan UUD 1945 hasil Amandemen 10 Agustus 2002 adalah sebagai penggantian konstitusi bukan Amandemen.

“Amandemen dalam suatu konstitusi, lazimnya dilakukan perubahan atau penambahan satu pasal atau beberapa pasal, kemudian dicantumkan pada UUD asli, kemudian bersama-sama diundangkan, hal ini diistilahkan dengan sistem Adendum. (Corrad Smith, 1966 : 14). Pada hal dalam proses amandemen UUD 2002 pasal-pasal yang diubah/diganti hampir 90%, terutama menyangkut substansi pasal-pasalnya. Menurut Reijer Passchier dan Marteen Sremler suatu perubahan yang sangat fundamental dalam suatu konstitusi dapat berakibat menggantikannya seluruh konstitusi (complete replacement of the constitution). Jadi dalam proses penyusunan UUD 2002 itu bukanlah Amandemen melainkan mengganti UUD 1945 dengan UUD Reformasi 2002,” paparnya.

Selanjutnya sesi Penanggap, Dr. Mulyadi Opu Andi Tadampali, M.Si, Dosen UI Jakarta, Dosen Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Dosen Unhan, serta Dosen Sesko, menyampaikan paparannya bahwa salah satu misi penting Amandemen 1999 – 2002 yang terlihat secara politik bahwa MPR bukan lagi institusi penjelmaan rakyat. Bahwa demokrasi Indonesia sedang berada di luar tahap transisi demokrasi, dimana struktur politik sangat oligarkis, yang terlihat Pemilu nya berlangsung tidak demokratis.

Disesi tanya jawab, Budi Sumadiyo, selaku Ketua HKTI DKI yang juga adalah Wakil Ketua Forum Kader Bela Negara (FKBN), selaku penanya, yang mengulas dimana rekonsesus nasional pengkajian ulang UUD 1945 agar sesuai nilai nilai falsafah Dasar Negara Pancasila agar dijadikan sebuah gerakan yang masif dengan melibatkan semua elemen bangsa,

Ditempat yang sama, juga hadir Kepala Badan Koordinator Pusat Forum Kader Bela Negara (BKP FKBN), Angga Rahadian Tirtawijaya, kepada Sorot News saat diwawancarai mengatakan siap sebagai Kader Bela Negara, bersama elemen masyarakat, baik ormas, mahasiswa, tokoh masyarakat dan tokoh agama, akan memperjuangan dan mengawal amanah dari Bapak Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno, untuk meluruskan kembali UUD 1945 dengan dilaksanakanya amandemen atau kaji ulang, agar sesuai Pancasila. Termasuk didalam sistem Pilpres yang sekarang ini jauh dari nilai nilai Pancasila. Yaitu mengacu model Liberal atau Barat.

Hadir dalam Dialog Kebangsaan, bertindak sebagai Moderator, Drs. A. Rasyid Muhammad, MM dan Penalis, R. Hazairin, S.Pd, Laksamana Pertama TNI (Purn) Asep Saepudin, selaku Ketua Umum DHD 45 DKI Jakarta, Jenderal TNI (Purn) H. Try Sutrisno (mantan Wakil Presiden RI) selaku Dewan Kehormatan DHN 45, Ketua DPD RI, Ir. H. La Nyala Mahmud Mattalitti, Prof. Dr. Kaelani, Guru Besar UGM Yogyakarta, Dr. Mulyadi Opu Andi Tadampali, M.Si, Dosen UI Jakarta, Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko dan Jenderal TNI (Purn) Soenarko, pengurus dan anggota DHD/DHC 45 se-Jakarta, FKBN Pusat, dan HKTI DKI Jakarta serta beberapa Ormas.*** sorotnews.co.id

JAKARTA: Wakil Presiden ke-6 periode 1993–1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DHN 45, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mengajak seluruh elemen bangsa untuk re-konsensus nasional kembali kepada UUD 1945 naskah asli.

Try Sutrisno mengatakan, re-konsensus harus diawali dengan kaji ulang konstitusi yang merupakan sebuah keharusan dan keniscayaan.

Menurutnya, hal itu dilakukan agar bangsa ini tak lagi mengulang kesalahan pada masa lalu, ketika UUD 1945 naskah asli tak digunakan sebagai dasar penyelenggaraan negara.

“Kita punya kesalahan masa lalu, ketika pada tahun 1950-1959 kita tak menggunakan konstitusi naskah asli. Akhirnya tokoh TNI menghadap Bung Karno. Untuk mengembalikan situasi yang karut marut, maka Bung Karno diminta kembali kepada UUD 1945 yang akhirnya dilakukan dengan mengeluarkan Dekrit Presiden,” terang Try Sutrisno saat Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, (17/9/2022).

Sebelum kembali kepada UUD 1945, Try Sutrisno menyebut pembangunan tak berjalan. Banyak sekali terjadi gangguan seperti pemberontakan PKI di Madiun, DI/TII dan gangguan lainnya yang menunjukkan ketidakstabilan bangsa.

Jika melihat saat ini, Try Sutrisno menyebut amandemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002 banyak kekeliruan. Try Sutrisno tak anti terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

“Namun, manakala ada perkembangan zaman, tuntutan rakyat, silakan disesuaikan. Amandemen kemarin itu (tahun 1999-2002) banyak cacatnya. Yang terjadi itu bukan amandemen, tapi mengubah konstitusi kita, karena sudah tak berdasar pada pada pembukaan maupun Pancasila itu sendiri,” kata Try Sutrisno.

Dikatakan Try Sutrisno, sebagai bangsa pejuang dan perintis kemerdekaan, mestinya kita bangga sebagai bangsa yang mandiri, memiliki harga diri dan berbudaya luhur. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan bangsa individualis sebagaimana paham Barat.

“Bangsa Indonesia ini sesuai dengan ajaran agama, baik secara pribadi maupun anggota masyarakat. Ini dirumuskan dengan bijak, pendek, luwes, fleksibel, singkat, namun menjangkau ke masa depan. Inilah makna UUD kita,” katanya.

Yang terjadi setelah reformasi, menurut Try Sutrisno, hampir seluruh tokoh yang telah berada di luar pemerintahan sangat peduli terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terus memonitor keadaan di MPR.

“Lalu muncul agenda amandemen. Ditilik dari aspek prosedural maupun operasional dan materinya, kami mengkajinya dengan baik implikasi, akibat yang ditimbulkan dari amandemen itu,” terangnya.

Secara prinsip, ia menegaskan bahwa para tokoh saat itu sama sekali tak menghambat agenda Reformasi, termasuk amandemen konstitusi. Namun, khusus untuk amandemen konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan teliti karena menyangkut sumber dari segala sumber hukum.

“Singkatnya, setelah selesai amandemen, beberapa waktu kemudian MPR menerbitkan TAP Nomor 1 yang intinya mengkaji secara komprehensif empat kali amandemen dengan membentuk Komisi Konstitusi,” terang Try Sutrisno.

Pengkajian secara komprehensif pun dilakukan. Namun ia menyayangkan, setelah hasilnya keluar dan diserahkan kepada Badan Pekerja MPR, tidak di-follow up.

“Mestinya dipelajari, diserahkan kepada forum diterima atau tidak. Itu tidak dilakukan. Apa artinya ini. Ini satu hal yang prinsip,” tuturnya.

Pada saat perubahan konstitusi dilakukan, Try juga melihat ada campur tangan asing, baik dari negara asing secara langsung, maupun melalui LSM perpanjangan tangan mereka yang ada di Indonesia. “Ada LSM Indonesia yang dibiayai untuk ikut rapat amandemen itu dengan anggota MPR. Ini memalukan!” tegas Try.

Menurut Try, MPR merupakan rumah rakyat yang berdaulat dan didirikan dengan penuh pengorbanan. Mengapa saat Reformasi ada campur tangan asing dalam hal amandemen. Tidak hanya materi saja, membiayai juga untuk mengubah, namun intinya ingin menghilangkan NKRI dan Pancasila.

Setelah Amien Rais berhenti, pada masa bakti Hidayat Nur Wahid MPR lebih memfokuskan pada sosialisasi empat kali amandemen tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan pada masa Taufiq Kiemas, Try yang saat itu aktif mendorong agar dilajukan kaji ulang konstitusi mendapat garansi dari suami Megawati Soekarnoputri tersebut.

“Taufik Kiemas bilang, Pak Try jangan gusar. Saya sudah membuat empat pilar kebangsaan. Dengan itu, Indonesia akan tetap terjaga dengan baik,” tutur Try.

Pada masa Zulkifli Hasan, Try Sutrisno menyebut kembali mencuat wacana pengkajian. Ada dua badan pengkajian yang dibentuk. Sayang, Try menyebut kajian itu tak dilakukan secara konkret. “Sia-sia dan buang-buang uang saja, buang waktu dan energi,” katanya.

Saat ini, kata Try Sutrisno, MPR juga tengah melanjutkan melakukan pengkajian. “Harapan kita, kiranya badan pengkajian ini supaya dapat membetulkan kembali hal keliru dalam amandemen sebanyak empat kali itu. Di luar itu, kami juga terus berjuang dan merumuskan bagaimana cara operasional kembali kepada UUD 1945,” tutur dia.

Ada delapan cara. Ada istilah dekrit, amandemen kelima, amandemen terbatas dan lain sebagainya. “Intinya kembali, kita menerima adanya perubahan. Itulah adendum. Dekrit kembali seutuhnya tidak ada tambahan. “Tapi kita serahkan yang sekarang memakai istilah kaji ulang UUD 1945. Arti kaji yang ini mengkaji secara komprehensif materi perubahan empat kali itu. Supaya konsensus menyatu istilah kaji ulang itu. UUD masih menerima perubahan. Tidak masuk ke dalam batang tubuh tapi adendum. Tidak mengubah 95 persen,” tutur Try.

Try mengajak seluruh elemen masyarakat merapatkan barisan, berangkulan sebagai sebuah bangsa utuh dan berdaulat menyelamatkan bangsa dan negara ini.

“Kesesatan ini sangat besar dan prinsipil menyangkut aturan pokok berbangsa dan bernegara. Bina terus generasi muda kita,” tutur dia.*** kj3 kilasjatim.com

JAKARTA, dpd.go.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menawarkan gagasan re-konsensus nasional untuk mengembalikan sistem demokrasi Pancasila melalui Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli, untuk kemudian disempurnakan dengan cara adendum

Hal itu dikatakan LaNyalla saat menyampaikan keynote speech di Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, (17/9/2022). Tema yang diangkat adalah “Kaji Ulang UUD 1945 Hasil Amandemen Menuju Kembali ke UUD 1945”

Senator asal Jawa Timur itu menegaskan telah menyusun buku ‘Peta Jalan Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’ dengan harapan dapat menjadi kesepakatan bersama untuk dipedomani.

LaNyalla berharap peta jalan yang disusunnya dapat diresonansikan ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menjadi kesadaran bersama seluruh anak bangsa.

Menurutnya, kesadaran ini belum merata di kalangan masyarakat, utamanya di tingkat lapisan bawah. Masih banyak elemen masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa perubahan konstitusi yang terjadi di tahun 1999 hingga 2002 telah mengubah hampir 95 persen pasal-pasal dalam batang tubuh UUD kita.

“Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa perubahan itu telah meninggalkan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi, karena isi dari pasal-pasal UUD baru tersebut justru menjabarkan ideologi lain, yaitu liberalisme dan individualisme,” papar LaNyalla.

Dikatakan LaNyalla, perubahan konstitusi itu sama artinya dengan membubarkan negara Proklamasi 17 Agustus 1945, karena telah menghilangkan nilai perjanjian luhur bangsa Indonesia, dengan menghapus dokumen nasional sebagai identitas nasional serta menghilangkan nilai Proklamasi sebagai suatu kelahiran baru.

“Perubahan itu juga merupakan pelanggaran serius terhadap norma hukum tertinggi yakni Pancasila, karena telah menghapus peran MPR sebagai Lembaga Tertinggi yang melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan merombak total sistem demokrasi permusyawaratan-perwakilan, sebagai perwujudan sistem demokrasi Pancasila,” ujar LaNyalla.

Perubahan itu juga telah menghapus penjelasan tentang UUD Negara Indonesia. Padahal, penjelasan UUD merupakan bagian tak terpisahkan dari Pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945.

Ada banyak lagi berbagai persoalan yang masih belum disadari oleh masyarakat luas terkait perubahan konstitusi pada tahun 1999-2002 silam. Azas kesejahteraan rakyat yang identik dengan pemerataan ekonomi tak lagi menjadi nafas negara ini dalam menjalankan roda perekonomian. Pun halnya masyarakat banyak yang belum menyadari terjadi kerusakan kohesi bangsa akibat pemilihan presiden langsung yang diperparah dengan pemberlakuan ambang batas pencalonan atau Presidential Threshold.

“Perubahan itu telah membuka peluang pencaplokan Indonesia oleh Bukan Orang Indonesia Asli. Karena perubahan itu telah mengubah pasal 6 konstitusi dengan menghapus kalimat; Presiden Indonesia ialah orang Indonesia asli, diganti menjadi warga negara Indonesia,” tutur LaNyalla.

“Perubahan itu juga telah memberikan kekuasaan penuh kepada partai politik untuk menentukan arah perjalanan bangsa ini. Karena faktanya, hanya DPR RI yang merupakan representasi partai politik yang berkuasa di Legislatif,” tambah LaNyalla.

DPD RI, ia melanjutkan, tak memiliki kekuasaan sebagai pembentuk undang-undang, meski ia merupakan representasi peserta pemilu perseorangan.

Oleh karenanya, LaNyalla menilai sudah menjadi tugas utama kita semua untuk mempercepat dan memperluas kesadaran ini kepada seluruh masyarakat.

“Terutama masyarakat di lapis bawah, karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas LaNyalla.

Selain memperluas kesadaran masyarakat, LaNyalla menilai yang juga tidak kalah penting adalah menggugah kesadaran para pemegang kekuasaan. Termasuk presiden sebagai kepala negara dan semua pejabat negara di Republik ini.

“Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini, mengikuti sistem yang tidak cocok dan tidak tepat untuk bangsa yang super majemuk ini,” tutur LaNyalla.

Kita tak bisa terus menerus berhutang keluar negeri, sehingga tak mampu menyiapkan diri dalam menghadapi perubahan global karena keterbatasan finansial, oleh sebab bangsa ini selalu dalam keadaan defisit ABPN.

“Oleh karenanya, saya berharap gagasan kembali kepada UUD 1945 naskah asli terus diresonansikan, sehingga menjadi kesadaran bersama seluruh anak bangsa,” demikian LaNyalla.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD RI didampingi Senator Tamsil Linrung (Sulsel), Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol. Sedangkan dari Badan Pembudayaan Kejuangan 45 hadir Ketua Umum Dewan Harian Nasional Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN 45), Letjen TNI (Purn) Dr. H. Ramli Hasan Basri, Ketua Umum Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45) Provinsi DKI Jakarta, Laksma TNI (Purn) Dr. Asep Saepudin, S.Ag., S.H., M.H, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, mantan Irjen Dephan, Letjen TNI (Purn) Suharto, mantan Wagub DKI, Mayjen TNI (Purn) Prijanto, Ketua Panitia A Rasyid Muhammad dan pengurus DHD 45 se-Indonesia yang hadir secara online serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Hadir sebagai narasumber Wakil Presiden ke-6 periode 1993–1998 sekaligus Ketua Dewan Kehormatan DHN 45 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, Kepala Staf TNI AD periode 2007-2009 Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo, Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Kaelan, M.S, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Dr Mulyadi Opu Andi Tadampali.(*)

MEDAN (Waspada): Ketua Dewan Kehormatan Nasional (DHN) 45, Jenderal TNI Purn H Try Sutrisno, via zoom dari Jakarta, Minggu (20/3), menegaskan Indonesia akan menjadi negara gagal jika abai terhadap jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan (JSN) 1945.

Hal itu disampaikannya saat berlangsungnya zoom dari Jakarta dalam rangka HUT ke 62 Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHN45).

Kegitan zoom ini disaksikan langsung Ketua Umum DHD 45 Sumut Mayjen TNI (Purn) M Hasyim dan Sekum Dr H Eddy Syofian MAP dari Gedung Juang 45 Jl.Pemuda Medan bersama fungsionaris yang zoom dari Gedung Juang 45 Sumut antara lain Sanggam Hutagalung (Watua), Vivi Savitri (Bendahara), Ansari A Tarigan (Sekretaris II), Harun Al Rasyid (Ka Sekretariat), Ali Mukti Siregar, Marwan Hasibuan (Kabid Polhuk) dan Ir Zulfikar Tanjung (Bid Infokom).

Lebih lanjut Jenderal Try mengakui generasi bangsa saat ini berada di era kemajuan teknologi dan informatika serta memiliki kehandalan keilmuan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya di era kesejagatan yang kian canggih.

Dia juga mengingatkan seluruh kemajuan dan modernisasi menuju negara maju ini harus tetap ditopang oleh landasan dan pilar kebangsaan yang kuat sehingga generasi bangsa akan berdiri lebih kokoh dan berintegritas sebagai bangsa yang lebih unggul di dunia.

Sedangkan landasan dan pilar kebangsaan itu lanjutnya sudah jelas dan sudah final teruji keampuhannya yaitu jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan (JSN) 1945 yang telah diwariskan utuh oleh para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia.

“Jadi jangan abai terhadap JSN ini,” tegasnya seraya berulang mengingaykan agar perlu kita sadari bahwa Indonesia akan menjadi negara gagal jika abai terhadap JSN 1945 kepada generasi mendatang yang semakin mengglobal.

Selain itu Jenderal Try juga mengingatkan agar semua komponen bangsa di era manapun dan secanggih apa pun itu harus tetap menghayati dan menaati empat pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dipaparkannya JSN 1945 sudah lengkap mencakup Pancasila yang ciri-cirinya secara garis besar melingkupi nilai perjuangan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara serta nilai pantang menyerah.

Nilai-nilai inilah yang harus ada pada setiap generasi bangsa setiap eranya sebagai ciri bangsa Indonesia yang harus dimanifestasikan dan direlevansikan oleh generasi penerus bangsa,” ujarnya seraya menyatakan optimis dengan JSN 1945 generasi masa depan bangsa Indonesia paling tangguh di dunia dan Indonesia menjadi negara sukses dan berhasil mengkader bangsanya.

Kalangan Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Sumatera Utara (Sumut) mengaku “merinding” mendengar penegasan Jenderal TNI Purn H Try Sutrisno, Indonesia akan menjadi negara gagal jika abai terhadap jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan (JSN) 1945. (m22)

Sejumlah fungsionaris DHD 45 Sumut tekun mengikuti via daring orasi politik Jenderal TNI Purn H Try Sutrisno dari Gedung Juang 45 Sumut di Jl. Pemuda Medan. (20 Maret 2022). https://www.waspada.id/medan/negara-bisa-gagal-jika-abai-jasa-semangat-kejuangan-45/

PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar resmi dilantik sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 di Pangeran Hotel Pekanbaru, Minggu 12 Desember 2021. 

Selain Gubri, disamping itu juga turut dilantik Ketua DHD Kejuangan 45 Provinsi Riau lainnya. Adapun ketua lainnya, yaitu, Ketua I dijabat Masrul Kasmy, Ketua II Raja Asruddin, Ketua III Hardianto dan Ketua IV Ahmad Fauzi. Serta juga dilantik pengurus-pengurus DHD lainnya.

Pengurus DHD Kejuangan 45 Provinsi Riau masa bakti 2021-2026 ini dilantik secara virtual olah Ketua Umum DHN 45, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ramli Hasan Basri, disaksikan langsung oleh Ketua Dewan Kehormatan Nasional DHN 45 Jenderal (Purn) HM Try Sutrisno.

Ketua Umum DHN 45, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ramli Hasan Basri mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus DHD Kejuangan 45 Provinsi Riau. Ia yakin dan percaya Gubri bisa mengemban amanah dalam menjalankan visi misi organisasi sebagai nilai perjuangan bangsa Indonesia.

“Selamat atas dilantiknya pengurus yang baru. Terima kasih atas kesediaan Gubernur Riau menjadi Ketum DHD Kejuangan 45 Provinsi Riau. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua,” ucapnya.

Gubri menyampaikan, atas nama Pemprov Riau dan atas nama pribadi yang telah dipercaya oleh daerah dan Ketum DHN sebagai Ketum DHD Kejuangan 45 Provinsi Riau, ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Kemudian ia juga mengharapkan dukungan dari semua pihak agar DHD Kejuangan 45 Provinsi Riau dapat melaksanakan program dengan sebaik-baiknya dan bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik.

“Kami tentunya akan sentiasa menerima petuah nasehat dalam menjalankan amanah ini. Mohon dukungannya dalam menjalankan amanah ini,” ungkapnya. ***  (lamanriau.com)

Wiranto dan Try Sutrisno

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (menkopolhukam) Wiranto menyesalkan adanya keretakan di dalam Dewan Harian Nasional Angkatan (DHN) 45. Keretakan yang dimaksud Wiroanto yakni terjadinya dualisme kepengurusan sehingga Musyawarah Nasonal Luar Biasa (Munaslub) terpaksa dilaksanakan.

“Beberapa tahun terakhir terjadi dualisme kepengurusan. Itu tidak boleh terjadi. Karena ini organisasi yang jd mercusuar atau prototipe panutan bagi organisasi lain, tidak bolehada dualisme kepengurusan,” tegas Wiranto usai membuka Munaslub DHN ke 14 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu, (5/4).

Namun Wiranto enggan membeberkan lebih jauh mengenai dualisme kepengurusan atau kubu mana saja yang terbelah di DHN 45. Sejauh ini, DHN 45 dipimpin oleh Ketua Umum Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto. Kendati begitu, Wiranto yang juga purnawirawan TNI itu menginginkan agar melalui Munas ini, ditemukan kata mufakat untuk membangun kembali organisasi DHN 45.

“Segera harus kita selesaikan. Dengan kesadaran kedua belah pihak, kita fasilitasi maka hari ini puncak satu permufakatan, puncak perbincangan musyawarah yang panjang untuk bersatu kembali dalam Munas ke 14, menyatukan organisasi ini kembali solid, sehingga bisa mengambil langkah-langkah untuk menjadi bagian proses kesatuan bangsa,” papar mantan panglima ABRI era Suharto itu.

Pembukaan Munas DHN 45 ke 14 dihadiri oleh beberapa purnawirawan TNI diantaranya Try Sutrisno, Agum Gumelar, Ramli Hasan Basri, Kiki Syahnakri dan Wakil Ketua MPR EE Mangindaan.

Untuk diketahui, Dewan Harian Nasional Angkatan 45 dibentuk oleh Presiden Soekarno di Istana Negara tahun 1960 sebagai tempat berkumpulnya tokoh-tokoh yang ikut serta mendirikan negara Indonesia pada kemerdekaan tahun 1945. Setelah para tokoh-tokoh ini wafat, DHN 46 tidak serta bubar, melainkan tongkat estafet diberikan kepada generasi penerus dari TNI untuk memelihara semangat pejuang dalam melawan penjajahan, didasari oleh kecintaan pada negara untuk membangun bangsa.[san]

Rabu, 05 April 2017, 15:20 WIB, rmol.id https://rmol.id/politik/read/2017/04/05/286524/wiranto-minta-organisasi-bentukan-sukarno-ini-solid-kembali

JAKARTA – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI, Jend TNI. Purn. Wiranto membuka acara Temu Nasional Dewan Harian Nasional (DHN) 45 di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2017).

Acara tersebut dihadiri, mantan Wakil Presiden RI, Jend TNI Purn. Try Sutrisno, mantan Menkopolsoskam, Jend TNI Agum Gumelar, dan Wakil Ketua MPR RI, Letjen TNI Purn EE Mangindaan.

Dalam sambutannya, Wiranto menegaskan pentingnya toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, supaya NKRI dapat berkembang dengan cepat.

Megenakan pakaian batik coklat, ia menjelaskan, bahwa saat ini tak sedikit organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menyikapi perbedaan pendapat dengan cara-cara yang menjurus kepada perpecahan.

“Banyak organisasi kemasyarakatan yang mengalami hal di mana ada perbedaan-perbedaan pendapat yang menjurus kepada perpecahan, banyak, saya tidak perlu menjelaskan satu persatu,” kata Wiranto.

Oleh sebab itu, mantan Menteri Pertahanan RI itu mengingatkan, bahwa perbedaan pendapat harus disikapi secara bijak. Jangan mengedepankan ego sektoral masing-masing.

“Bila ego majority dipaksakan, pasti negeri ini akan bubar,” tambah Wiranto.

Usai memberikan sambutan, Wiranto membuka acara tersebut dengan memukul gong sebanyak tiga kali.(*) tribunnews.com